Page 375 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

3. Badan Siber dan Sandi Negara, bertanggung jawab ter-
hadap keamanan SPBE.
Setelah diluncurkannya Srikandi, maka instansi
pusat dan daerah dituntut untuk menggunakan Srikandi
sebagai aplikasi umum di bidang kearsipan, namun Ke-
menterian ATR/BPN telah memiliki aplikasi sejenis yaitu
eOffice. Pasal 37 Perpres No. 95 Tahun 2018 kemudian
memberikan beberapa ketentuan jika eOffice tetap digu-
nakan sebagai aplikasi sejenis Srikandi, yaitu:

1. Menggunakan eOffice secara berdampingan dengan
Srikandi;
2. EOffice telah digunakan lebih dulu daripada Srikandi;
3. Mengkaji kembali terkait biaya dan manfaat terhadap
penggunaan dan pengembangan eOffice;

4. Pengembangan eOffice disesuaikan dengan proses bis-
nis dan fungsi Srikandi; dan
5. Mendapat rekomendasi dari Kementerian Komunikasi
dan Informatika untuk tetap menggunakan eOffice.

Sebagian besar satker Kementerian ATR/BPN telah
memiliki akun aktif eOffice, namun faktanya implemen-
tasi di lapangan masih terkendala oleh beberapa faktor
internal maupun eksternal, sehingga sampai saat ini pro-
ses sosialisasi dan pendampingan terhadap penerapan
eOffice masih terus dilaksanakan. Dengan adanya keten-
tuan Pasal 37 ayat (2) Perpres No. 95 tahun 2018, maka
Kementerian ATR/BPN akan tetap menggunakan eOffice
disertai dengan penggunaan Srikandi secara bersamaan.
Walaupun sebenarnya beberapa fitur eOffice dan Srikandi

339