Page 378 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 378
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA. Ke-
mudian persyaratan serta proses pendaftaran hak tang-
gungan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5
Tahun 1996 tentang Pendaftaran Hak Tanggungan. Dalam
hal ini keseluruhan proses pendaftaran hak tanggungan
dilaksanakan secara manual dengan kelengkapan berkas
dalam bentuk kertas (hardfile).
Dalam rangka menyesuaikan perkembangan hukum,
teknologi dan kebutuhan masyarakat, maka Kementerian
ATR/BPN perlu melakukan penyederhanaan proses pen-
daftaran hak tanggungan namun tetap berpedoman pada
asas keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, kemu-
dahan dan keterjangkauan pelayanan publik. Untuk men-
jawab tantangan tersebut Kementerian ATR/BPN kemu-
dian menerapkan pelayanan hak tanggungan menggu-
nakan sistem elektronik (Andiyanto et al., 2021; Margaret
& Sapardiyono, 2021) yang dituangkan dalam Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak
Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (Exaudia et al.,
2021; Imanda, 2020; Wiguna, 2020) yang kemudian dise-
but sebagai HT-el. Kemudian pada tanggal 3 September
2019 HT-el diluncurkan secara nasional dengan menunjuk
42 kantor pertanahan kabupaten/kota sebagai pilot project
(Andiyanto et al., 2021; Margaret & Sapardiyono, 2021).
Sayangnya, Permen ATR/KBPN No. 9 Tahun 2019 ma-
sih memiliki beberapa celah (Amalia et al., 2020; Imanda,
2020) karena belum mengatur secara menyeluruh sesuai
342
