Page 381 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 381
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
perubahan pada alur Force Majeure.
Layanan-layanan tersebut dilaksanakan secara elek-
tronik mulai dari pendaftaran (upload dokumen saat
pendaftaran) oleh masyarakat, PPAT dan perbankan serta
output-nya berupa Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik
dalam bentuk dokumen digital yang ditandatangani seca-
ra elektronik. HT-el dinilai lebih efektif dan efisien karena
mengedepankan ketepatan waktu pendaftaran HT yaitu
hari ketujuh setelah didaftar, selain itu pemohon juga ti-
dak perlu datang langsung ke kantor pertanahan untuk
mendaftar. Secara lebih rinci proses layanan HT-el dapat
dilihat pada gambar berikut:
Gambar 37. Layanan Hak Tanggungan Elektronik
Sumber: Pusat Data dan Informasi Pertanahan Tata Ruang dan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan, 2020
Layanan Ht-el menghasilkan Sertifikat Ht-el dalam
bentuk dokumen elektronik yang ditandatangani meng-
gunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang telah diser-
tifikasi oleh BSrE. Saat ini jumlah Sertifikat Ht-el mencapai
345
