Page 377 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 377
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
pembuatan, penerimaan, serta registrasi arsip, namun hal
ini belum memenuhi seluruh daur hidup arsip. Dalam
daur hidup arsip, setelah tahapan penciptaan, maka diikuti
dengan tahapan penggunaan arsip, tahapan pemeliharaan
arsip, dan tahapan penyusutan arsip. Untuk itu jika
eOffice dikembangkan maka harus sesuai dengan proses
bisnis Srikandi yang sudah memiliki fungsionalitas kear-
sipan sejak penciptaan sampai dengan penyusutan arsip.
Karena pada dasarnya sebuah arsip elektronik harus me-
miliki daur hidup arsip dan dikelola sebagaimana arsip
dikelola untuk menjaga autentisitas, keutuhan, keterse-
diaan, keterpercayaan, ketergunaan, dan kerahasiaan
arsip sesuai amanah Pasal 42 Peraturan Arsip Nasional
Republik Indonesia No. 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Arsip Elektronik. Tantangan terbesar jika eOffice diper-
tahankan untuk tetap digunakan sebagai aplikasi sejenis
Srikandi adalah Kementerian ATR/BPN harus mendapat-
kan rekomendasi dari Kementerian Komunikasi dan
Informatika yang menyatakan bahwa eOff ice telah
memenuhi syarat dan boleh tetap digunakan sebagai apli-
kasi sejenis Srikandi. Sayangnya sampai dengan saat ini
belum ada satupun kementerian/lembaga yang berhasil
memperoleh rekomendasi tersebut.
E. Hak Tanggungan Elektronik (HT-eL)
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-
Benda yang Berkaitan Dengan Tanah mendefinisikan hak
tanggungan sebagai hak jaminan yang dibebankan pada
341
