Page 376 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 376
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
tidak jauh berbeda dalam proses penciptaan arsip, namun
akan menjadi sebuah pekerjaan rumah yang besar jika
satker yang selama ini masih “meraba-raba” dalam meng-
gunakan eOff ice, kemudian dialihkan dan dituntut
untuk menggunakan Srikandi. Disisi lain Srikandi harus
tetap digunakan dan bahkan menjadi indikator pada tiga
penilaian yaitu Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
(PMPRB), Evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Ber-
basis Elektronik (SPBE), dan Pengawasan Kearsipan
Eksternal dari ANRI. Langkah yang kemudian diambil
oleh Kementerian ATR/BPN adalah dengan segera meng-
aktifkan akun Srikandi dan penggunaannya diawali dari
lingkungan pusat Kementerian ATR/BPN. Dengan demi-
kian maka eOff ice tetap digunakan bersamaan dengan
penggunaan Srikandi pada level pusat Kementerian ATR/
BPN secara bertahap sehingga Kementerian ATR/BPN di-
anggap telah turut serta mendukung penggunaan Srikan-
di sebagai aplikasi umum.
Srikandi ditetapkan dan diresmikan pada tanggal 27
Oktober 2020 melalui Keputusan Menteri PANRB No. 679
Tahun 2020, sedangkan eOff ice telah digunakan pada
tanggal 5 Oktober 2020 melalui melalui Surat Menteri Ag-
raria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. TU.01.02/1541-100/X/2020. Dengan demikian, maka
eOff ice telah lebih dulu digunakan oleh Kementerian
ATR/BPN sebelum Srikandi. Sedangkan terkait biaya
pengembangan, maka Kementerian ATR/BPN harus
mengkaji kembali agar tidak menyebabkan inef isiensi.
eOffice saat ini terfokus pada penciptaan arsip mulai dari
340