Page 380 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 380
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
Gambar 36. Persentase Transaksi Layanan Pertanahan per Tahun
Sumber: Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, 2022
Mengingat besarnya jumlah layanan hak tanggungan,
maka proses pendaftaran hak tanggungan yang sudah
dilaksanakan secara elektronik harus didukung dengan
ketentuan peraturan yang menyeluruh. Kementerian
ATR/BPN kemudian menggantikan Permen ATR/KBPN
No. 9 Tahun 2019 dengan menerbitkan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasio-
nal No. 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan
Terintegrasi Secara Elektronik.
Awalnya layanan HT-el dilaksanakan dalam pendaf-
taran Hak Tanggungan, Cassie, dan Subrogasi (Pusat Data
dan Informasi Pertanahan Tata Ruang dan Lahan Perta-
nian Pangan Berkelanjutan, 2020). Layanan HT-el terus
berkembang sampai pada akhirnya di tahun 2022 layanan
HT-el tidak hanya terpaku pada pendaftaran Hak Tang-
gungan, Cassie, dan Subrogasi saja, tetapi juga dapat
melakukan layanan Ganti Nama, Merger, Ganti Nama yang
disertai dengan Merger, Update Catatan Lelang serta
344
