Page 385 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 385
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
karena Pemisahan atau Pemecahan. Lebih dari itu, Ht-el
meminimalisir jumlah pemohon yang datang ke kantor
pertanahan kabupaten/kota dan mencegah adanya
pungutan liar. Untuk itu, dalam pelaksanaannya Kemen-
terian ATR/BPN harus dapat beradaptasi dengan tren mo-
dernisasi agar HT-el tetap dapat terlaksana sesuai dengan
jalurnya dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan
perundang-undangan. Catatan menariknya adalah kon-
tribusi Kementerian ATR/BPN bagi pertumbuhan eko-
nomi daerah dan nasional melalui besarnya nilai hak tang-
gungan yang diterbitkan pada tahun 2021, yang mana
jumlah Sertifikat Ht-el mencapai 817.910 sertif ikat hak
atas tanah dengan nilai nominal hak tanggungan
mencapai Rp.90.159.104.515.987,00 (Kementerian ATR/
BPN, 2022). Kemudian, HT-el juga merupakan layanan
yang mendapat penghargaan GATRA Inovation Awards
2021 untuk kategori Inovasi Pelayanan Digital di Bidang
Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan.
F. Sertifikat Elektronik, Mimpi yang Meragukan
Pelayanan pertanahan berbasis elektronik yang
diusung oleh Kementerian ATR/BPN selama ini sebagian
besar produk akhirnya masih berupa hasil cetakan di atas
kertas. Dalam rangka mewujudkan pelayanan pertanahan
berbasis elektronik agar paperless, simple, efektif, fleksibel,
transparan, dan dapat diakses setiap saat (Hadi et al., 2020;
Malodia et al., 2021; Pérez-Morote et al., 2020) maka Ke-
menterian ATR/BPN harus dapat beradaptasi dengan
penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
349
