Page 388 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

yang dimaknai dalam penerbitan Sertifikat-el sesuai Pasal
4 ayat (3) Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 digolongkan
menjadi dua, pertama dokumen dalam bentuk kertas yang
dialihmediakan menjadi dokumen elektronik (reborn
digital), kedua dokumen elektronik yang memang benar-
benar diciptakan melalui sistem elektronik (born digital)
(Ries & Palkó, 2019; Sloyan, 2016; Tzouganatou, 2022). Jika
ditinjau lebih jauh, maka Pasal 4 ayat (3) Permen ATR/
BPN No. 1 Tahun 2021 merupakan jembatan bagi kegiatan
pendaftaran tanah secara hybrid.

Virgo Ernesta Jaya mengemukakan bahwa Sertifikat-
el akan diterapkan melalui berbagai tahapan salah satunya
dengan melakukan alih media sertif ikat dari bentuk
kertas (blanko sertifikat) menjadi dokumen elektronik
(Jaya, 2022). Pernyataan tersebut menerangkan bahwa
pekerjaan awal yang dapat dilakukan untuk menerapkan
Sertifikat-el dalam bentuk dokumen digital adalah melalui
reborn digital dengan proses digitalisasi di dalamnya
(Nusantara, 2019). Konsep ini mirip dengan “Transfer
Certificate of Title” yang diterapkan di Filipina, bahwa
masyarakat yang telah memiliki bukti kepemilikan tanah
dalam media kertas dapat dialihmediakan menjadi doku-
men elektronik oleh pemerintah melalui prosedur tertentu
sehingga sah dimata hukum. Sedangkan Sertifikat-el yang
diperoleh secara born digital prosesnya dilakukan murni
secara elektronik melalui sistem elektronik (Nusantara,
2019; Sari, 2022; Tjiptasari, 2018; Wulan et al., 2022). Proses
ini ditempuh dengan melakukan input data serta penge-
lolaan ke dalam sistem elektronik dengan terlebih dahulu
memenuhi infrastrukturnya. Proses penerbitan Sertifikat-

352