Page 387 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 387
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
tronik serta logo BSRe yang menerangkan bahwa TTE
tersebut menggunakan Root Certificate Authority oleh
BSRE dengan pengamanan 2FA (2 Factor Authentica-
tion) sehingga dapat dipastikan hanya pemilik serti-
fikat yang dapat membuka dokumen digital tersebut;
4. SOC and Security Tools, seluruh proses pengamanan
informasi menggunakan teknologi persandian kripto-
grafi oleh BSSN; dan
5. Upgrade Security System, dengan cara menerapkan
standar ISO27001:2013 untuk Sistem Manajemen Ke-
amanan Informasi yang memastikan semua proses dila-
kukan berdasarkan analisa resiko dan mitigasinya ber-
dasarkan International Best Practises.
Setelah dilakukan development aplikasi sejak tahun
2020, kemudian diterbitkanlah Permen ATR/BPN No.1
Tahun 2021. Rencana selanjutnya, pada tahun 2023-2024
akan dilakukan pengujian internal yang dilanjutkan
dengan uji coba Sertifikat-el di kantor pertanahan yang
ditetapkan sebagai pilot project (Kota Madiun, Bontang,
Metro, Kediri, Yogyakarta, Kabupaten Tegal, Probolinggo,
Gresik, Karangasem, dan beberapa kab/kota lainnya).
Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021, Ser-
tifikat-el sebagai produk akhir dari kegiatan pendaftaran
tanah akan diterbitkan melalui sistem elektronik dalam
bentuk dokumen elektronik. Dengan kata lain, Sertifikat
Hak Atas Tanah dan Buku Tanah yang selama ini dicetak
di blanko sertifikat (dalam bentuk kertas) perlahan akan
digeser menjadi bentuk dokumen elektronik yang tidak
wajib dicetak pada media kertas. Dokumen elektronik
351
