Page 391 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

fikat namun dengan menambahkan data dan/atau infor-
masi tambahan yang diperlukan. Secara lebih rinci kete-
rangan data dan/atau informasi pada Sertif ikat-el dija-
barkan pada tabel berikut:

Tabel 17. Data dan/atau Informasi dalam Sertifikat-el

No. Data dan/atau Keterangan
Informasi
1 Jenis Hak Menjelaskan jenis hak
2 NIB Menampilkan NIB sebagai single ID
yang menunjukan bidang tanah.
3 Lokasi letak bidang Menuliskan letak tanah serta menuliskan jangka
tanah waktu hak atas tanah untuk hak yang berjangka
waktu.
4 Nama pemegang hak Menuliskan nama identitas pemegang hak, akta
pendirian badan hukum atau nama instansi
pemerintah. Jika pemegang hak perorangan,
maka ditulis lengkap dan tidak disingkat,
termasuk juga gelar.
5 Pendaftaran Menuliskan identitas dokumen yang menjadi
dasar pendaftaran hak.
6 Hashcode dan Terdapat keterangan kode
Barcode unik/hashcode/cryptospasial, edisi dan
bulan/tahun penerbitan Sertipikat-el serta QR
Code sebagai kode berisi data terenkripsi yang
digunakan untuk mengakses informasi langsung
atas Dokumen Elektronik melalui sistem yang
disediakan oleh Kementerian
7 Kewajiban dan Menuliskan kewajiban dan batasan penerima hak
Batasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
8 Gambar Bidang Gambar bidang tanah/denah/ruang sesuai
dengan Surat Ukur/Gambar Denah atau Surat
Ukur Ruang.
9 Catatan Menuliskan informasi jika terdapat hak
tanggungan, cessie, subrograsi, roya, blokir, sita
atau pembebanan lainnya, keterangan hak di atas
hak serta catatan Sertifikat-el Induk dari
Pemecahan/Penggabungan/Pemisahan.
10 Tanda Tangan Menampilkan TTE, Nama dan NIP kepala kantor
Elektronik (TTE) pertanahan atau pejabat yang berwenang.
Sumber: Diolah oleh Penulis dari Berbagai Sumber

Penerapan Sertifikat-el akan dilakukan secara berta-
hap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur,

355