Page 395 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 395
BAB VII
KESIMPULAN
erjalan sejarah kelembagaan agraria merupakan
suatu yang menarik diperhatikan, bukan saja
Pkarena dinamika dan perubahannya yang sangat
dinamis “naik turun dan lompat”, tetapi juga ada banyak
anomali di dalam proses-proses perkembangan kelem-
bagaannya. Sejak awal, persoalan agraria akan menjadi
isu sentral bagi Indonesia—bahkan pengalaman berbagai
negara dunia ketiga juga menunjukkan hal yang sama—
khususnya negara agraris atau negara yang menempatkan
tanah sebagai sumber utama penghidupan. Indonesia se-
lain mayoritas warganya tinggal di desa, juga ketergan-
tungan dengan lahan untuk hidup sangat tinggi. Oleh
karena itu, persoalan tanah yang dikelola oleh negara
dalam hal ini Kementerian Agraria ditunggu “kebijakan
baiknya” oleh banyak pihak, terutama bagaimana negara
menyelesaikan warisan kolonial yang panjang dan rumit
pasca merdeka. Pengalaman panjang pada periode penja-
jahan, Pemerintah Kolonial Belanda telah menempatkan
tanah sebagai bagian dari komoditas yang berharga untuk
membangun negara induknya, baik ditempatkan sebagai
lahan untuk tanaman ekspor atau disewakan pada swasta
359
