Page 400 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

donesia dan hal itu tidak bisa dipisahkan dengan realitas
sejarah kelembagaan agraria Indonesia. Seberapa pun kata
itu dibuang dan dihapuskan, ingatan kolektif masyarakat
masih segar dan selalu merujuk “pertanahan” dengan isti-
lah agraria. Dalam catatan sejarah, kata itu sempat hilang
beberapa tahun dari kelembagaan agraria, walaupun de-
mikian ketika zaman berubah, politik dan kebijakan kem-
bali “menyisir ingatan masa lalu”, kata agraria “dipanggil”
kembali “pulang” untuk tampil di depan gedung-gedung
perkantoran agraria seluruh Indonesia.
Ringkasnya, perjalanan sejarah kelembagaan agraria
hanyalah ingatan dan memori yang tercecer sebagaimana
sejarah kelembagaan lainnya, namun yang tercecer itu
perlu dirawat dan disatukan untuk kembali ditata, agar
sejarah kelembagaannya bisa dilihat sebagai sebuah peta
penanda. Studi ini melihat dalam konteks tersebut untuk

merangkai serpihan sejarah kelembagaan agraria yang
dinarasikan dari sisi proses dan kronologisnya. Ketika
tahun 2014 Joko Widodo-Yusuf Kalla terpilih sebagai pre-
siden, salah satu memori yang dipanggil oleh banyak
pihak adalah agar presiden kembali “memanggil” dan
menghadirkan “kata agraria” sebagai simbol resmi kelem-
bagaannya, yakni Kementerian Agraria. Maknanya, me-
mori atau ingatan publik masih tetap sama, mengharap
kehadiran lembaga ini mengurusi persoalan agraria seba-
gaimana pesan UUPA yang belum terselesaikan, yakni
memperbaiki ketimpangan penguasaan tanah. Legalisasi
tanah benar perintah UUPA tetapi legalisasi tanah bukan
yang utama di dalam penataan tanah untuk menciptakan

364