Page 401 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 401
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
keadilan dan kesejahteraan.
Sebagai penutup, sejarah kelembagaan agraria memi-
liki dinamika yang tajam dan dinamis (up and down)
sebagaimana perubahan-perubahan kelembagaanya dari
1955-2014. Pada periode awal, adalah fase kebutuhan pena-
taan struktur kelembagaan yang sejalan dengan mandat
UUPA, namun mirip dengan banyak negara lain—khu-
susnya negara-negara Amerika Latin—pada fase awal per-
jalannya telah menimbulkan banyak darah sebagai penan-
da perjuangannya. Saat negara sedang mencoba menata
penguasaan tanah, justru pihak-pihak tertentu me-
manfaatakan untuk bertikai hingga menimbulkan banyak
korban. Saat Indonesia ingin menjalakan misi penataan
agraria dengan proyeknya landreform, telah dihancurkan
oleh berbagai kekuatan dan kepentingan yang menjadikan
banyak korban, termasuk kelembagaan agraria itu sendiri.
Namun demikian, catatan sejarah menunjukkan, apa-
pun persoalan yang muncul di lapangan, Kementerian
Agraria tetap berjalan dengan segala model dan caranya
untuk membangun sistem pertanahan di Indonesia. Seja-
rah tidak mungkin diputar kembali agar persoalan masa
lalu bisa disusun ulang. Faktanya tidak demikian, karena
masa lalu juga bisa hadir kembali dengan metode dan
semangat yang berbeda, tinggal bagaimana kelembagaan
agraria dimaknai sebagai alat untuk menata persoalan ag-
raria Indonesia. Perubahan zaman, teknologi, dan inovasi-
inovasi kebijakan telah sangat maju, dan sistem adminis-
trasi pertanahan telah berkembang dengan pesat, mesti-
nya jauh lebih mudah menyelesaiakn berbagai persoalan
365
