Page 399 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

lamatkan sisa-sisa dari lembaga agraria agar bisa menja-
lankan program kebijakan lainnya ke depan. Dalam
bahasa lain, pilihan tersebut sebagai jalan kompromi yang
bisa diterima oleh semua pihak, tidak menimbulkan
banyak resistensi dari berbagai pihak, karena jika tetap
menjalankan landreform secara revolusioner, resikonya
terlalu besar. Intinya, kelembagaan agraria tumbuh dan
berkembang dengan bangunan yang tidak ideal, karena
peristiwa 1965 telah mengubah peta jalan penataan struk-
tur penguasaan tanah.
Dalam konteks lain, ada juga hal yang menarik di
dalam melihat ciri masyarakat Indonesia yang dilekatkan
dalam perspektif sejarah kelembagaan agraria, mereka
menyebutnya “memori atau ingatan”. Sejak pertama In-
donesia merdeka kemudian membangun Kementerian
Agraria, kata agraria merupakan istilah kunci yang sentral.
Kata itu melekat di dalam semua organisasi yang terkait
dengan manusia, tanah/lahan, dan Kementerian Agraria.
Termasuk semua yang teraf iliasi dengan kata agraria
seperti kantor agraria di pusat, daerah, maupun kelem-
bagaan pendidikan di lingkupnya. Namun, sejak Orde
Baru, memori tersebut dipaksa hilang secara perlahan
dengan berbagai mekanisme perubahan nama kelem-
bagaan. Akan tetapi, ingatan masyarakat tentang agraria
bukan suatu yang sederhana dan mudah ditanggalkan.
Hal itu jika dilihat di dalam perkembangan dan peru-

bahan kelembagaan agraria, kata itu tetap menjadi pilihan
masyarakat untuk merujuk suatu aktivitas terkait dengan
tanah. Artinya, memori sangat penting bagi bangsa In-

363