Page 397 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 397
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
bentukan kelembagaan dan organisasi yang rumit. Satu-
satunya hal menguntungkan dalam sejarah panjang kolo-
nisasi di bidnag agraria adalah pengetahuan dan penge-
lolaan kelembagaan agraria kolonial bisa menjadi bagian
dari pengetahuan—sebagian—bangsa Indonesia. Bagai-
mana Belanda mengelola organisasi agrarianya, pemben-
tukan hukum, dan mengelola hak atas tanah menjadi
bagian dari proses-proses pembentukan hukum agraria
Indonesia pasca merdeka. Begitu juga Indonesia dapat
belajar dari Belanda dalam hal kadaster, karena persoalan
kadaster merupakan hal penting di dalam mengatasi hak
atas tanah masyarakat.
Setelah lebih kurang 15 tahun merdeka, Indonesia
baru berhasil menyelesaikan UU penting yang menjadi
dasar hukum bagi pengelolaan agraria nasional (UUPA).
Sialnya, pilihan-pilihan kebijakan untuk menjalankan dan
menata persoalan agraria (khususnya landreform) justru
menimbulkan banyak masalah. Konflik dan ketegangan
antar warga dibumbui dengan agitasi partai politik men-
jadikan situasi semakin memanas. Dalam kondisi tersebut,
kelembagaan agraria tidak berhasil menyelesaikan perso-
alan yang muncul dan bahkan gagal mengamankan kebi-
jakan yang sudah dijalankan. Artinya, kekuatan kelem-
bagaan agraria yang dibangun sejak 1955 dengan mudah
dibubarkan karena tidak bisa mengendalikan situasi sosial
politik, agitasi, dan chaos di pedesaan. Kegagalan tersebut
membawa trauma panjang dan menjadi salah satu sebab
pilihan-pilihan kebijakan agraria yang diambil kemudian
menjadi saling berlawanan, inkonsisten, dan penuh ano-
361
