Page 393 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

Sertifikat-el.
Kementerian ATR/BPN perlu mempersiapkan infra-
struktur sebelum menerbitkan Sertifikat-el untuk mem-
pertahankan esensinya sebagai alat bukti kepemilikan
tanah serta dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan.
Saat ini Kementerian ATR/BPN belum memiliki seluruh
infrastruktur yang dipersyaratkan. Secara lebih rinci,
infrastruktur tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Menurut Per- 1. Pasal 163A Permen ATR/KBPN No. 7/2019
UU bentuk alat 2. Pasal 178A Permen ATR/KBPN No. 7/2019
bukti hak tidak 3. Pasal 147 UU Cipta Kerja
4. Pasal 84 PP No. 18/2021
harus dalam 5. Permen ATR/KBPN No. 1/2021
bentuk tertulis 6. Permen ATR/KBPN No. 16/2021
Syarat Formil
Bentuknya Berkas 1. Dokumen Elektronik (Pasal 102 Permen
sesuai dengan permohonan ATR/KBPN No. 7/2019
Per-UU Menurut Per- 2. Alihmedia (Pasal 23 Perka ANRI 6/2021)
UU warkahnya
Memiliki Payung Hukum Melengkapi tidak harus Data Fisik Dokumen Elektronik (Pasal 8 Permen ATR/KBPN
Pendaftaran Tanah Infrastruktur dalam bentuk No. 1/2021
Secara Elektronik tertulis Dokumen Elektronik (Pasal 11 Permen ATR/KBPN
Harus Data Yuridis No. 1/2021
1. UU No. 5/1960 Memenuhi:
2. UU No. 8/1997 Authentication Asli dan copy-nya identik dengan data asal karena di-copy dari sistem
3. UU No. 11/2008 1. Syarat elektronik (Perka ANRI No. 20/2011, Pasal 39 PP No. 71/2019, dan
4. UU No. 19/2016 Formil Penjelasan Pasal 39 PP No. 71/2019)
5. UU No. 11/2020 2. Syarat
6. PP No. 28/2012 Materil
7. PP No. 71/2019 Integrity Diautentikasi dan diverifikasi menggunakan TTE dan Barcode (Pasal 60 PP
8. PP No. 18/2021 Syarat Materil No. 71/2019 dan Pasal 3 Permen ATR/KBPN No. 3/2019)
9. Perpres No. 95/2018
10. PMNA/KBPN No. Karakteristik Availability Sistem elektronik harus menjamin ketersediaan data dan/atau informasi
3/1997 bahkan saat terjadi bencana dan gangguan, sehingga karakteristik
11. Permen ATR/KBPN komponen komponen teknis sistem elektronik minimal sesuai dengan ketentuan
No.3/2019 teknis sistem peraturan perundang-undangan
12. Permen ATR/KBPN elektronik yang
No.7/2019 tangguh Sistem elektronik harus memenuhi semua amanah dari Pasal 15 dan Pasal
13. Permen ATR/KBPN Sesuai dengan
No.1/2021 Per-UU 16 UU ITE, Bab II PP No. 71/2019, serta Pasal 2 ayat (1) Permen Komunikasi
14. Permen ATR/KBPN dan Informatika No. 5/2020 yang dibuktikan dengan: Pendaftaran
No.16/2021 (terdaftar di Kominfo), uji kehandalan (BSrE-BSSN), lolos audit (BPPT-BRIN)
15. Perka ANRI No. Keterangan:
20/2011 Memenuhi Persyaratan
16. Perka ANRI No. 9/2018
Belum Memenuhi Persyaratan
:
Gambar 44. Infrastruktur Sertifikat electronic Persyaratan Formil
dan Materil.
Sumber: Wulan et al., 2022
Infrastruktur yang perlu dipersiapkan adalah sebagai
berikut:
1. Prosedur penyelenggaraan pendaftaran tanah secara
357