Page 396 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

(Eropa, Cina, dan Arab). Tanah jajahan adalah lahan bisnis
bagi penjajah dan perilaku eksploitasi yang dilakukan
merupakan fakta sejarah kelam yang menyisakan banyak
persoalan.
Perjalanan panjang pemerintahan kolonial dari satu
periode penjajahan ke penjajahan lainnya tetap menun-
jukkan tanah sebagai isu krusial yang bisa dimanfaatkan
secara cepat. Tanah juga dimanfaatkan oleh pemerintah
kolonial untuk membangun basis ekonomi dan membuka
pasar secara luas. Dalam praktiknya, politik liberal telah
memberi akses luas kepada investor asing untuk meng-
eksploitasi Hindia Belanda (Indonesia), begitu juga dengan
aturan sistem tanah pertuanan (partikelir) sangat mengun-
tungkan bagi penguasa kolonial. Tentu saja yang paling
menguntungkan bagi kolonial adalah eksploitasi tanah
dalam kerangka kerja rodi yang menghasilkan keun-
tungan besar bagi Belanda. Belum lagi persoalan pajak
tanah yang diterapkan sejak zaman Raffles telah menyita
perhatian banyak pihak karena rakyat dipaksa untuk di-
pungut pajak melalui para pejabat pribumi yang diman-

faatkan oleh penjajah. Dari semua skema pemanfaatan
tanah pada periode kolonial, yang terburuk adalah kerja
rodi karena berakibat fatal bagi masyarakat pribumi
Hindia Belanda.
Setelah Indonesia merdeka, persoalan agraria tidak
begitu saja bisa diselesaikan dengan mudah, selain butuh
waktu lama untuk menuntaskan pembentukan hukum
agraria nasional dan menggantikan hukum agraria kolo-
nial (Agrarische Wet), tetapi juga karena persoalan pem-

360