Page 394 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

elektronik mulai dari awal sampai akhir tahapan pelak-
sanaan yang dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan;
2. Ketentuan terkait dokumen elektronik yang diciptakan
secara born digital maupun reborn digital;

3. Prosedur alih media yang dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan sebagai instrumen pada proses
reborn digital;
4. Memiliki sistem elektronik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan dibuktikan
dengan pendaftaran, uji kehandalan, serta lolos audit
dari instansi yang berwenang; dan
5. Sistem elektronik yang digunakan untuk menciptakan
Sertifikat-el maupun untuk mengelolanya harus me-
miliki fungsionalitas kearsipan (Wulan et al., 2022).

Infrastruktur tersebut harus dipenuhi oleh Kemen-
terian ATR/BPN sebelum menciptakan Sertifikat-el, hal
ini dimaksudkan untuk menjaga keautentikan, keutuhan,
dan ketersediaan Sertifikat-el. Jika semua infrastruktur
telah dilengkapi serta penerbitannya telah sesuai dengan
prosedur, maka Kementerian ATR/BPN dapat memper-
tanggungjawabkan keabsahannya sehingga Sertif ikat-el
tidak dikesampingkan dalam persidangan.

358