Page 398 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

mali. Di berbagai kesempatan, pemerintah menegaskan
dengan penuh keyakinan bahwa landreform bukan pro-
duk komunis, landreform adalah karya anak bangsa untuk
menata penguasaan tanah secara adil, menciptakan kese-
jahteraan, dan untuk membangun kedaulatan pangan.
Namun, tidak bisa dipungkiri, isu landreform sebagai pro-
duk komunis telah merasuk ke dalam memori masyarakat,
sehingga kontra landreform di pedesaan meluas dan
mengerdilkan upaya Panitia Landreform untuk menye-
lesaikan penataan penguasaan tanah yang sudah dimulai
oleh Sukarno.
Pada awal lahirnya UUPA, pilihan kebijakan yang
disepakati adalah menata struktur penguasaan lahan
untuk mengurangi ketimpangan. Sebuah tujuan yang
mulia dalam menjalankan amanat UUPA tentang lahan
pertanian untuk kedaulatan pangan, namun kemudian
secara kelembagaan kebijakan agraria berubah menjadi
dan dominan mengurus legalisasi tanah. Tentu saja ini
bukan pilihan salah dan buruk, masih menjadi bagian
dari tupoksi kelembagaan agraria, akan tetapi pesan UUPA
yang paling krusial untuk menata struktur penguasaan
tanah yang timpang gagal dijalankan oleh Kementerian
Agraria.

Pilihan kebijakan yang diambil kemudian adalah
jalan kompromi, demi menyelamatkan kelembagaan agra-
ria. Salah satu pilihan dari kompromi tersebut adalah
menjalankan peran kelembagaan dengan mengadminis-
trasikan tanah atau fokus pada transmigrasi dan legalisasi
aset. Pilihan itu yang dianggap paling aman dan menye-

362