Page 402 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

yang muncul di masyarakat.
Seringnya perubahan-perubahan yang terjadi pada
kelembagaan agraria memang telah menghasilkan kebi-
jakan yang inkonsisten, namun tetap harus dijalankan.
Oleh karena itu, kompromi yang dibangun kemudian
menambatkan pilihan kebijakan dengan menjadi lembaga
yang memfasilitasi pembangunan lewat penciptaan admi-
nistrasi pertanahan yang “baik”, yang telah dijalankan sejak
1981 hingga sekarang dengan melakukan legalisasi tanah
untuk mendukung pembangunan.

Pasca itu, seiring perubahan-perubahan dan dinamika
politik Indonesia, romantisme masa lalu tentang landre-
form atau reforma agraria kembali menguat yang sebe-
narnya sudah diawali sejak periode reformasi, namun da-
lam catatan tak banyak mengubah situasi. Tahun 2014,
kembali lembaga ini berkompromi dengan memberikan
ruang atas suara-suara publik yang mengemuka,
“penataan struktur agraria harus dijalankan, ketimpangan
penguasaan tanah harus diselesaikan”. Tuntutan itu
menandakan “landreform tidak pernah mati”, memori
kolektif bangsa dengan mudah memanggilnya kembali.
Namun sejauh mana suara publik itu berubah menjadi
amanah dan berhasil diusung sebagai sebuah kebijakan,
sejarah akan menjawab dengan apa yang dilakukan oleh
Kementerian Agraria dengan kebijakan-kebijakan politik
agraria dalam satu dekade ke depan.

366