Page 386 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 386
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
(SPBE). Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemen-
terian ATR/BPN akan menerbitkan Sertifikat Elektronik
(Sertipikat-el) melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata
1
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun
2021 tentang Sertifikat Elektronik (Permen ATR/BPN No.
1 Tahun 2021) (Mujiburohman, 2021; Suhattanto et al., 2021).
Sebenarnya, beberapa persiapan telah dilakukan sebe-
lum diterbitkannya Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021.
Sejak tahun 2020 Kementerian ATR/BPN melakukan de-
velopment aplikasi melalui Dirjen Penetapan Hak
(Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran
Tanah, 2021; Kementerian ATR/BPN, 2021a), di antaranya:
1. Modernisasi Aplikasi, dengan mengembangkan sistem
elektronik yang dapat digunakan untuk pengumpulan,
pengelolaan, dan penyajian data
2. Backup and Replication, dengan cara menggunakan
metode enkripsi terhadap data, informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik baik yang disimpan,
ditransfer atau diolah oleh sistem elektronik kemudian
di-backup secara teratur dalam Data Center dan DRC;
3. Registrasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) ASN yang
menunjukan identitas penandatangan dokumen elek-
1 Penulisan Sertipikat Elektronik kemudian disingkat menjadi
Sertipikat-el tertuang dalam Permen ATR/KBPN No. 1/2021 Pasal 1 Ayat
8. Tidak jelas argumennya mengapa kata Elektronik yang merupakan
serapan bahasa asing (electronic) kemudian singkatannya dalam
permen tersebut tertulis el (miring). Penulis berusaha menuliskan sesuai
permen di atas, namun mengubah menjadi Sertipikat electronic
(Sertipikat-el). Hal yang sama juga terjadi pada penulisan sertipikat,
padahal bahasa baku dalam KBBI dikenal dengan sertifikat.
350

