Page 374 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 374

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

                            Setiap arsip yang diciptakan oleh Kementerian ATR/
                        BPN selayaknya memiliki daur arsip untuk mengetahui
                        asal mula bagaimana arsip tersebut tercipta, bagaimana
                        penggunaan  dan  pemeliharaannya  serta  bagaimana
                        penyusutan arsip tersebut yang seharusnya sudah tere-
                        kam dalam eOffice. Namun saat ini yang dapat difasilitasi
                        dalam eOffice baru pada tahapan penciptaan arsip saja.
                        Jika mendalami lebih jauh fitur-fitur yang terdapat dalam
                        eOffice, dapat diketahui bahwa eOffce merupakan aplikasi
                        administrasi pemerintahan berbasis elektronik di bidang
                        kearsipan yang merupakan aplikasi umum menurut Pasal
                        63  Perpres  No.  95  Tahun  2018  tentang Sistem  Peme-
                        rintahan Berbasis Elektronik. Sayangnya, pada tanggal 27
                        Oktober  2020  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur
                        Negara dan  Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai Tim
                        Koordinasi  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik
                        (SPBE) Nasional telah menetapkan dan meresmikan apli-
                        kasi umum di bidang kearsipan yaitu Sistem Informasi
                        Kearsipan  Dinamis  Terintegrasi  (Srikandi).  Srikandi
                        diberlakukan secara nasional melalui Keputusan Menteri
                        Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi
                        Republik Indonesia No. 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi
                        Umum Bidang Kearsipan Dinamis, yang tanggung jawab-
                        nya dipegang oleh tiga instansi pemerintah yaitu:

                        1. Arsip Nasional Republik  Indonesia (ANRI), bertang-
                           gung jawab terhadap proses bisnis dan data;
                        2. Kementerian Komunikasi dan Informatika, bertang-
                           gung jawab terhadap teknologi informasi dan komu-
                           nikasi; dan

                         338
   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379