Page 367 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

Tanah (BT), 1 lembar Surat Ukur (SU), 1 lembar Gambar
Ukur (GU), dan 1 lembar peta bidang tanah (Fitrianingsih
et al., 2021). Dengan kata lain banyaknya sertifikat yang
diterbitkan berbanding lurus dengan pertambahan vol-
ume arsip pertanahan (berkas pendukung/warkah).
Bertambahnya volume arsip yang tidak diikuti dengan
peningkatan sumber daya kearsipan seperti sumber daya
manusia kearsipan, sarana dan prasarana kearsipan, orga-
nisasi kearsipan serta anggaran kearsipan menyebabkan
arsip sulit dikelola dengan baik (Yasa, I. M. Y., Meirawati,
D. K., & Budiastra, 2021). Untuk menjawab kondisi terse-
but, Kementerian ATR/BPN melakukan transformasi digi-
tal dalam rangka peningkatan pelayanan publik (Ardani,
2022; Munawaruzaman, 2020) dengan melakukan pela-
yanan pertanahan berbasis elektronik (Anggraini & Mur-
yono, 2021; Ardani, 2022) dibeberapa aspek, salah satu-

nya pada aspek kearsipan dengan melakukan penciptaan
arsip melalui naskah dinas elektronik sejak tahun 2017
dengan prinsip paperless. Namun penggunaan naskah
dinas elektronik saat itu masih terfokus pada satker yang
memiliki tugas pokok dan fungsi persuratan saja, artinya
tidak seluruh pegawai menggunakannya. Penerapan nas-
kah dinas elektronik terus dikembangkan sampai akhirnya
diluncurkan Aplikasi eOffice sebagai instrument pengelo-
laan surat masuk dan surat keluar bagi seluruh pegawai
Kementerian ATR/BPN.
eOff ice diciptakan dalam rangka mendukung ke-
giatan administrasi perkantoran (Kusmiarto et al., 2021)
dan digunakan untuk membuat naskah dinas elektronik

331