Page 361 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

Tabel 13. Ketentuan Dokumen yang akan Didigitalisasi
Buku Tanah Surat Ukur Warkah (DI208)
Buku Tanah masih aktif Surat Ukur masih aktif Diutamakan Warkah yang
dan diutamakan yang dan diutamakan yang datanya sudah ter-entry
sudah di-entry dalam KKP sudah di-entry dalam KKP dalam KKP
Buku Tanah aktif yang Surat Ukur aktif yang Untuk bundle warkah
belum dilakukan scanning belum dilakukan scanning yang terdiri dari warkah
dan di unggah di dalam dan di unggah di dalam pendaftaran pertama dan
KKP KKP warkah pemeliharaan
dihitung sebagai 1 (satu)
set warkah
Untuk Buku Tanah aktif Surat Ukur aktif yang Untuk warkah tertentu
yang belum ada dalam belum ada dalam sistem yang penyimpanannya
sistem KKP maka kantor KKP maka kantor dengan dijilid maka harus
pertanahan harus pertanahan harus dilakukan pelepasan jilid,
melakukan entry buku melakukan entry buku dibersihkan, dirapikan
tanah ke dalam sistem tanah ke dalam sistem dan diurutkan
terlebih dahulu terlebih dahulu

Untuk warkah yang buku
tanahnya aktif namun
belum ada dalam sistem
KKP maka kantor
pertanahan harus
melakukan entry buku
tanah ke dalam sistem
terlebih dahulu

Sumber: Diolah oleh Penulis dari Berbagai Sumber.

Surat edaran Nomor 5/SE-100.TU.02.01/VIII/2019
mendefinisikan scan warkah sebagai sebuah proses pe-
rekaman dari dokumen/arsip fisik menjadi data atau file
digital yang berbentuk image. Artinya pada tahapan ini
yang dilakukan adalah memindai warkah sehingga ben-
tuknya berubah dari bentuk fisik berupa kertas menjadi
bentuk digital (image), atau dengan kata lain mengalih-
kan medianya dari satu media ke media lainnya. Namun

325