Page 356 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 356

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

                        rikan dampak pada kepastian hak atas tanah dan men-
                        capai  visi  untuk  menjadi  insititusi  berstandar  dunia.
                        Berkaca pada Visi Kementerian  ATR/BPN yang  ingin
                        mewujudkan pelayanan  masyarakat berstandar  dunia,
                        maka perlu diterapkan international best practices dalam
                        upaya  peningkatan  efektivitas  manajemen  dan  mutu
                        pelayanan pertanahan yang berdampak pada peningkatan
                        manfaat dan kualitas (output to impact). Secara keselu-
                        ruhan,  tematik tahunan pembangunan pertanahan dan
                        tata ruang  Kementerian  ATR/BPN dapat dilihat pada
                        gambar berikut:


                          2020        2021       2022       2023       2024

                                     Peningkatan                        Stelsel

                          Peningkatan   Kualitas   Berbasis   Berbasis   Positif dan
                                      menuju
                                                                       Institusi
                           Kualitas             Elektronik   Elektronik
                                    Transformasi                       Berstandar
                                      Digital                           Dunia
                         Gambar 30. Tematik Tahunan Pembangunan Pertanahan dan Tata Ruang
                                   Sumber: Permen ATR/BPN No. 27 Tahun 2020
                            Proyek besar transformasi digital yang dilakukan oleh
                        Kementerian ATR/BPN memerlukan kesiapan yang ma-
                        tang. Jika transformasi digital diterapkan, maka Kemen-
                        terian ATR/BPN harus memikirkan dengan serius terkait

                        validasi akun pertanahan, pemberlakuan tanda tangan
                        elektronik (TTE), implementasi Hak Tanggungan Elek-
                        tronik (HT-el) secara nasional, pemberlakuan pengecekan
                        elektronik,  pemberlakuan  buku  tanah  elektronik,
                        digitalisasi  warkah  (Ardani, 2022)  penerapan  aplikasi
                        eOff ice,  serta  pemenuhan  infrastruktur  penerbitan

                         320
   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361