Page 355 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 355
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
Meskipun peringkat EoDB tahun 2020 belum mening-
kat, namun agenda transformasi digital akan tetap dija-
lankan. Transformasi digital direncanakan akan berjalan
pada tahun 2021 (Kementerian ATR/BPN, 2021c) sesuai
dengan Renstra Kementerian ATR/BPN yang telah diagen-
dakan sebelumnya. Yang menarik adalah diterbitkkannya
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Perta-
nahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elek-
tronik sebagai dasar untuk penerbitan Sertifikat Elektro-
nik (Sertipikat-el). Agenda terbesarnya adalah menerbitkan
Sertipikat-el melalui sistem elektronik sehingga hasil akhir
dari kegiatan pendaftaran tanah berbentuk dokumen
elektronik dengan format yang telah ditentukan.
Kemudian tahun 2022-2023 Kementerian ATR/BPN
akan fokus pada peralihan media layanan pertanahan dan
tata ruang yang mudah diakses dan transparan berbasis
elektronik. Berbekal pada pengalaman diluncurkannya
layanan pertanahan yang terintegrasi menjadi layanan
elektronik sebelumnya, maka Kementerian ATR/BPN
optimis dapat melakukan peralihan media layanan perta-
nahan dan tata ruang ditahun 2022-2023. Lebih dari itu,
penerbitan Surat Ukur dan Buku Tanah Elektronik diha-
rapkan dapat terlaksana pada tahun 2023 mendatang
(Pusat Data dan Informasi Pertanahan Tata Ruang dan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, 2022b).
Setelah dilakukannya pembangunan pondasi layanan
pertanahan dan tata ruang berkualitas serta berbasis elek-
tronik selama empat tahun (2020-2023), maka Kemente-
rian ATR/BPN berharap pada tahun 2024 dapat membe-
319
