Page 351 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 351
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
Berdasarkan strategic goals ke-5, untuk menuju kan-
tor layanan modern dengan fokus utama memberikan pro-
duk, layanan serta pusat informasi pertanahan dan tata
ruang secara elektronik berbasis teknologi informasi,
maka Kementerian ATR/BPN melakukan program stra-
tegis berupa transformasi digital. Transformasi digital
adalah bagian atau tahapan dalam mewujudkan kantor
modern berbasis digital (mengalihmediakan pelayanan
manual menjadi pelayanan eletronik) melalui pengem-
bangan sistem informasi pertanahan dan ruang yang ter-
integrasi dan modern, peningkatan infrastruktur perang-
kat serta digitalisasi dan data cleansing (Kementerian
ATR/BPN, 2021c). Transformasi digital dilakukan untuk
memudahkan serta menerapkan transparansi pelayanan
(Mergel et al., 2019) pertanahan dan ruang sebagai upaya
responsif Kementerian ATR/BPN untuk beradaptasi
dengan masifnya penggunaan teknologi serta derasnya
arus informasi. Transformasi digital juga merupakan salah
satu upaya untuk mencegah disrupsi digital (Ardani,
2022) agar Kementerian ATR/BPN tidak mengalami ke-
munduran dalam era gempuran perkembangan teknologi
informasi. Dan yang menjadi catatan penting adalah,
bahwa transformasi digital memilki beberapa point penting
yang harus ditekankan yaitu, infrastruktur, teknologi dan
sumber daya manusia terutama dalam hal literasi digital
(Haikal, 2022).
Jika mendalami Permen ATR/BPN No. 27 Tahun 2020,
dapat dilihat bahwa pada tahun 2020-2021 Kementerian
ATR/BPN fokus untuk meningkatkan kualitas dengan
315
