Page 326 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

program legalisasi aset seperti biasa: PRONA, lintas sektor,
dan swadaya. Baru pada periode di bawah kepemimpinan
Syofyan Jalil (2016-2022) kemudian dijalankan program
legalisasi aset secara masif melalui PTSL. Sejak tahun 2017
hingga 2021, capaian PTSL sekitar 23.487.310 bidang. Ang-
ka ini diambil dari dasboard PTSL dan belum memasuk-
kan capaian tahun 2022 dan capaian Peta Bidang Tanah
(PBT).
Proyek legalisasi aset lewat PTSL yang dikembangkan
saat ini jauh lebih masif di dalam menyusun target dan
tuntutan capaiannya. Berdasarkan data, Kementerian
ATR/BPN rata-rata telah menghasilkan sedikitnya 8.87
juta bidang PBT per tahun, karena harus mengejar target
tahun 2025 semua tanah di Indonesia harus terpetakan
atau terdaftar. Saat ini (2022) sudah sekitar 94,2 juta bi-
dang tanah yang terdaftar (74,8%) dan 79,4 juta bidang

tanah yang sudah bersertifikat (63%). Artinya, melihat
hasil tersebut bisa dipahami bahwa PTSL yang mayoritas
dikerjakan dengan dana APBN sangat ingin segera
menyelesaikan administrasi pertanahan, dengan harapan
ekonomi masyarakat atau pertumbuhan ekonomi masya-
rakat bisa bergerak secara cepat. Pemerintah berikajinasi,
semakin banyak sertifikat yang dikelaurkan akan seban-
ding lurus dengan pergerakan sertifikat ke pasar. Artinya
hak tanggungan maupun pasar modal lain yang meman-
faatkan sertifikat bisa menjadi tolok ukur pertumbuhan
makro ekonomi, dan faktanya memang, dari tahun ke
tahun hak tanggungan mengalami peningkatan yang
signifikan. Secara nasional, berdasarkan data statistik hak

290