Page 322 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

C. Legalisasi Aset [PTSL]: Proyek Lama dengan
Kemasan Baru
Legalisasi aset dengan berbagai nama program seperti
PTSL merupakan kelanjutan aktivitas land administration
masa lalu, tak ubah seperti pendaftaran tanah desa per
desa tahun 1961, PRONA (PRODA) 1981, ILAP 1995,
LMPDP 2004 (Heryani & Grant, 2004), LARASITA 2009
(Tolo, 2017b), dan PTSL 2017 (Kurniawan et al., 2018).
Artinya, PTSL merupakan kebijakan masa kini yang
melanjutkan kebijakan masa lalu atas terjemahan Pasal
19 UUPA tentang kewajiban negara untuk mendaftarkan
seluruh tanah di Indonesia. Yang membedakan adalah
bungkus dan kemasan serta periode atau pelaku kebi-
jakannya. Semua program itu kita sebut sebagai bagian
dari land titling atau land administration (legalisasi/serti-
fikasi tanah), dalam rangka menata sistem administrasi
pertanahan. Argumen dasarnya masih sama, ketika negara
berhasil menata sistem administrasi pertanahannya, maka
koleksi data semakin lengkap, dapat meminimalisir kon-
flik, dan memberikan rasa aman kepada pemilik tanah,
sekaligus mempermudah untuk pembuat kebijakan-
kebijakan lainnya.

Catatan sejarah menunjukkan, sejak PRONA dija-
dikan program pertama dalam Dirjen Agraria tahun 1981,
sertif ikasi tanah menjadi isu penting di kelembagaan
agraria dan perlahan mengimbangi tata guna tanah
(Herry, 2012; Suhendiningsih et al., 2018). Program
PRONA dianggap sukses yang telah dilakukan lebih dari
30 tahun, diselingi dengan proyek lain seperti ILAP pada

286