Page 319 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 319
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) lewat Perpres No.
86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang langsung
dikendalikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian
(Salim & Utami, 2019). Sebelumnya, untuk landasan
hukum dan argumen kebijakan politik kawasan hutan,
presiden telah mengeluarkan Perpres No. 88 Tahun 2017
tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan
Hutan. Ini lah salah satu yang diminta oleh banyak pihak
pada periode pemerintahan sebelumnya, yakni dasar
hukum RA kawasan hutan dan non Hutan. Setelah peru-
bahan kelembagaan, hal itu terjadi dengan lebih cepat
karena posisi tawar dan bargaining politik antar lembaga
lebih mudah. Keluarnya dua perpres di atas yang menga-
tur persoalan RA dari kawasan hutan dan non hutan meru-
pakan salah satu kebijakan penting yang diupayakan oleh
banyak pihak, dan respons pemerintah dengan menge-
luarkan dua perpres tersebut.
Dua perpres di atas terutama Perpres No. 88/2017
sangat krusial, karena ada banyak pemukiman penduduk,
desa, dan lahan garapan masyarakat masuk dalam
kawasan hutan. Perpres tersebut datang dengan mena-
warkan solusi penyelesaiannya dengan dua alternatif:
pertama, dikelurkan dari kawasan hutan dengan diberi-
kan sertifikat hak milik, kedua, dengan mekanisme pem-
berian hak pemanfaatan kepada masyarakat dalam skema
perhutanan sosial (M. Siscawati et al., 2017; Suharjito &
Wulandari, 2019). Sementara Perpres No 86/2018 yang
dikelurkan setahun kemudian dengan tujuan untuk
mengakselerasi redistribusi tanah dengan memanfaatkan
283
