Page 316 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 316
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
agraria dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta
hektar (agenda no. 5) (Luthfi, 2018a; Puspasari & Sutar-
yono, 2017; Salim, & Utami, 2019; Wulan, 2019). Secara
esensial, Nawacita diterjemahkan dari semangat dan
ajaran Trisakti, yakni: berdaulat secara politik, mandiri
di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya
yang kemudian melandasi jiwa dan pelaksanaan reforma
agraria (Kantor Staf Presiden, 2017a; Wulan, 2019). Nawa-
cita kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan
Presiden No. 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Peme-
rintah (RKP) Tahun 2017, dimana Reforma Agraria men-
jadi salah satu prioritas nasional yang dijalankan oleh
pemerintah pusat hingga daerah, yang meliputi enam
aspek yaitu: Penguatan Kerangka Regulasi dan Penye-
lesaian Konflik Agraria; Penataan Penguasaan dan Pemi-
likan Tanah Objek Reforma Agraria; Kepastian Hukum
dan Legalisasi Hak atas Tanah Objek Reforma Agraria;
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Peman-
faatan dan Produksi atas Tanah Objek Reforma Agraria;
Pengalokasian Sumber Daya Hutan untuk Dikelola oleh
Masyarakat; dan Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria
Pusat dan Daerah (Kantor Staf Presiden, 2017).
Berdasarkan agenda kelima Nawacita, maka peme-
rintah mendorong pelaksanaan reforma agraria dan pro-
gram kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar sebagai Tanah
Objek Reforma Agraria (TORA) agar setiap warga negara
mempunyai kesempatan untuk memiliki tanah, sebagai
tempat tinggal maupun sebagai tempat memperoleh sum-
ber penghidupan secara layak (Salim & Utami, 2019). Salah
280
