Page 298 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 298
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
antaranya Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Per-
kumpulan Hukum Masyarakat (Huma), Bina Desa, dan
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengu-
sulkan kepada Presiden Megawati sebuah lembaga penye-
lesaian konflik, yakni Komisi Nasional untuk Penyelesaian
Konflik Agraria (KNUPKA) (Setiawan, 2004). Tawaran itu
dilakukan pada tahun 2004, namun Presiden Megawati
menolak karena menganggap sudah banyak lembaga-lem-
baga dibentuk, dan sebaiknya untuk penyelesaian konflik
agraria memanfaatkan lembaga yang ada. Penolakan terse-
but menutup upaya berbagai pihak yang memperjuang-
kan agar ada sebuah lembaga di bawah presiden yang
mengatasi sengketa konflik agraria.
Singkatnya, sekalipun tahun 2001 muncul Tap MPR
IX/2001 yang salah satu perintahnya melakukan pemba-
haruan agraria dan penyelesaian sengketa konflik, namun
dua persoalan tersebut tak kunjung berhasil diselesaikan.
Bahkan konflik agraria dari tahun ketahun eskalasinya
semakin meningkat. BPN kehilangan momentum untuk
menjalankan RA yang sebenarnya sudah dijanjikan. Pada-
hal, di daerah, pergolakan dan konflik atas lahan-lahan
HGU yang dilakukan reclaiming oleh warga cukup men-
jadi alasan bagi BPN untuk menjalankan RA sesuai tun-
tutan warga sekaligus peirntah Tap MPR IX/2001. Di sini
kesan kemudian muncul di masyarakat, BPN dianggap
tidak serius menjalankan Tap MPR di atas, karena lebih
banyak membiarkan persoalan berlarut di daerah. Dalam
bahasa lain, BPN lebih memilih membuat pilihan kebija-
kan “tanpa membuat kebijakan” (penyelesaian konflik).
262
