Page 285 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 285
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
tugas antara lain sebagai berikut:
1. Melakukan pengkajian dan analisis kritis subyek, obyek,
mekanisme lainnya dalam PPAN;
2. Melakukan koordinasi dengan semua stakeholder baik
di lingkup pemerintahan maupun non pemerintahan
guna membangun dan mengembangkan PPAN yang
baik, tepat dan terarah;
3. Membantu merumuskan kebijakan PPAN sebagai
bahan masukan kepada Kepala BPN.
Gambar 23. SK Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pembentukan
Tim PPAN. Sumber: Arsip Kementerian ATR/BPN, 2022
Berbicara tentang PPAN, tidak lepas dari Agenda Prio-
ritas Pemerintah melalui BPN, atau yang dikenal dengan
istilah Sebelas Agenda BPN. PPAN merupakan perwu-
judan dari Agenda Prioritas tersebut, terutama agenda
249
