Page 278 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

di Bidang Pertanahan, Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan Loan Agreement
Development Credit Agreement antara Pemerintah RI
dengan Bank Dunia Loan (IBRD) No. 4731 IND dan Credit
IDA No. 3484 IND tentang LMPDP (Deutsch, 2008).
Tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan LMPDP
ini adalah untuk meningkatkan jaminan kepastian hak
atas tanah, dan meningkatkan efisiensi dan transparansi,
serta memperbaiki kualitas pelayanan pemberian hak atas
tanah dan pendaftaran tanah dan memperbaiki kapasitas
Pemerintah Daerah untuk melaksanakan fungsi mana-
jemen pertanahan secara efisien dan transparan. Sebagai
leading sektor dalam pelaksana LMPDP adalah BPN.
Kemudian dalam pelaksanaannya, LMPDP dilaksanakan
oleh 3 (tiga) kementerian/lembaga pemerintah yaitu
Bappenas, BPN, dan Departemen Dalam Negeri serta meli-
batkan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah
di bawah koordinasi Bappenas.
Adapun komponen sasaran yang hendak dicapai mela-
lui kegiatan yang dibiayai oleh LMPDP meliputi (Deutsch,

2008):
a. Pengembangan kerangka kebijakan pertanahan yang
diimplementasikan oleh Bappenas. Dalam komponen
ini, sasaran dari proyek LMPDP ini adalah mening-
katnya kapasitas pemerintah untuk memformulasi
kebijakan pertanahan, terbentuknya kerangka kebi-
jakan pertanahan yang baru, dan juga diformulasikan

242