Page 273 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 273
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa PRONA
yang digagas sejak tahun 1981 merupakan kegiatan stra-
tegis pemerintah untuk melakukan percepatan dalam pen-
daftaran tanah yang dilakukan secara massal dalam rangka
tertib administrasi pertanahan. PRONA merupakan pro-
gram unggulan yang memiliki nilai khusus yakni: tarif
layanan, yaitu biaya yang sangat murah bahkan bebas dari
biaya dan kewajiban tertentu; sasaran prioritasnya ditu-
jukan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah; wak-
tu penyelesaian dan penyerahan sertifikat terukur; dan
juga layanan jemput bola dari kantor pertanahan (Herya-
na, 2015).
Salah satu indikator bagi keberhasilan pemerintah
dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan adalah
terdapat prosedur tetap yang sederhana, cepat namun ter-
jamin akurasinya (Soehendera, 2010). Oleh karena keung-
gulan yang dimiliki PRONA inilah, maka program ini tetap
bertahan sampai dengan tahun 2016, hingga akhirnya
digantikan dengan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) pada tahun 2017.
2. ILAP: Proyek Land Administration Bank Dunia
Tahap Pertama
Indonesia Land Administration Project (ILAP) atau
Proyek Administrasi Pertanahan merupakan program
percepatan pendaftaran tanah, peningkatan sistem admi-
nistrasi pertanahan, dan pengembangan kebijakan per-
tanahan jangka panjang tanah, yang dibiayai oleh tiga
pendaanaan yang bersumber dari anggaran Pemerintah
237
