Page 268 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

bidang pendaftaran tanah pada khususnya, yang berupa
pensertifikatan tanah yang dilaksanakan secara serentak
bersama-sama (massal) dan penyelesaian sengketa-seng-
keta tanah yang bersifat strategis.
Latar belakang pelaksanaan PRONA ini terkait dengan
peran penting tanah dalam kehidupan, serta perlin-
dungan terhadap kepastian hukum hak atas tanah terse-
but bagi pemegang hak atas tanah. Dengan diadakannya
program pendaftaran tanah oleh pemerintah ini, dimak-
sudkan agar pemerintah dengan mudah dapat melakukan
proses pengadministrasian pertanahan yakni melalui
kegiatan pendaftaran tanah. Pelaksanaan PRONA dila-
kukan secara terpadu dan diperuntukkan bagi seluruh
lapisan masyarakat golongan ekonomi lemah yang berada
di wilayah desa dan kecamatan yang telah ditunjuk dan
mampu membayar biaya yang telah ditetapkan.
PRONA pertama kali dilaksanakan berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 Tahun 1981
tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. PRONA diga-
gas sebagai perwujudan komitmen pemerintah untuk

melaksanakan Catur Tertib Pertanahan yang tertuang di
dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7
Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun
Ketiga (REPELITA III) 1978/80-1983/84. Kriteria penetapan
lokasi PRONA berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan PRONA
yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Agraria Depar-
temen Dalam Negeri tanggal 4 September 1981 antara lain
sebagai berikut:
1. Ditetapkan secara berkelompok, terutama untuk

232