Page 264 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

Rangka Penanaman Modal; Keputusan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN No. 22 Tahun 1993 tentang Petun-
juk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dalam rangka
pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
BPN No. 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh
Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan dalam
Rangka Penanaman Modal; Keputusan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN No. 21 Tahun 1994 tentang Tata
Cara Perolehan Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka
Penanaman Modal; dan Surat Edaran Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN No. 500-3827 tentang Keputusan
Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 21 Tahun 1994
tentang Tata Cara Perolehan Tanah bagi Perusahaan
dalam Rangka Penanaman Modal. Peraturan-pera-
turan tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan
Presiden No. 34 Tahun 1992 tentang pemanfaatan
tanah HGU dan HGB untuk usaha patungan dalam
rangka penanaman modal asing. Keppres ini hadir
dengan pertimbangan adanya upaya untuk lebih
meningkatkan minat dan investasi di berbagai bidang
usaha, sehingga dirasa perlu untuk melakukan lang-
kah-langkah penyempurnaan kembali terhadap keten-
tuan mengenai pemanfaatan tanah hak guna usaha
dan hak guna bangunan untuk usaha patungan dalam
rangka penanaman modal asing;

4. Keputusan Kepala BPN No. 8 Tahun 1992 tentang
penyediaan dan pemberian Hak Guna Bangunan induk
partial atas tanah untuk keperluan perusahaan ka-
wasan industri dan pemecahannya untuk perusahaan

228