Page 262 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

naman Modal Asing (PMA). Strategi yang diterapkan
oleh UU tersebut dalam menarik investasi asing adalah
dengan menawarkan berbagai bentuk insentif dan fasi-
litas serta jaminan-jaminan yang mendorong para inves-
tor untuk melakukan investasi di Indonesia. UU tersebut
juga memagari kegiatan para investor asing agar tetap
terkendali dan tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional. Perbaikan iklim penanaman modal tak henti-
hentinya dilakukan pemerintah terutama sejak awal
Repelita IV atau tepatnya tahun 1984. Dan sejak saat itu,
PMA di Indonesia secara konstan menunjukan kenaikan
(Harjono, 2012). Peningkatan ini juga didukung oleh pen-
dekatan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah Orde
Baru yang berhasil melakukan perbaikan sarana dan pra-
sarana ekonomi, menurunkan tingkat inflasi, memper-
baiki infrastruktur, serta memacu pertumbuhan ekonomi.

Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi
rendahnya pertumbuhan ekonomi, dalam upaya menum-
buhkan perekonomian. Walaupun PMA terlihat memiliki
prospek yang bagus, namun sasaran investasi yang dituju
bukan hanya investor asing, namun juga masyarakat atau
kalangan swasta dalam negeri. Keseriusan BPN dalam
pembangunan nasional ditunjukkan dengan diterbitkan-
nya aturan-aturan maupun kebijakan pertanahan dalam
rangka mendukung iklim investasi saat itu antara lain:
1. Peraturan Kepala BPN No. 16 Tahun 1990 tentang
pelimpahan wewenang pemberian HGU kepada Kepala
Kanwil BPN Provinsi. Dengan pelimpahan wewenang
ini, terobosan dalam rangka percepatan pemberian

226