Page 259 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

hidup.
b. Pemberian hak atas tanah dan pengarahan peng-
gunaannya telah dapat menunjang terwujudnya
pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan.

c. Semua pihak yang mempunyai hubungan hukum
dengan tanah telah melaksanakan kewajiban se-
hubungan dengan pemeliharaan tanah tersebut.
Dengan berpedoman kepada Catur Tertib Perta-
nahan, sebagai lembaga yang bertugas menyelenggara-
kan administrasi pertanahan, BPN memiliki kewenangan
pengadministasian yang meliputi kegiatan-kegiatan
sebagai berikut (Murad, 2013):
1. Mengatur, menyediakan dan memelihara bumi, air,
dan ruang angkasa yang didalamnya meliputi kegiatan
redistribusi tanah, kegiatan perizinan dalam perun-
tukan, penguasaan, pengendalian penguasaan dan
pemilikan tanah, berikut pengenaan sanksi.

2. Menjalankan, menentukan dan mengatur tentang hak-
hak atas tanah yang dapat ditetapkan kepada orang-
orang pemilik tanah, memberikan dan melindungi
kepastian hukum dan hak atas tanah, hak dan kewa-
jibannya serta penegakan hukum berikut sanksi-
sanksinya.
3. Menjalankan dan mengatur hubungan-hubungan

hukum yang dilakukan orang-orang yang obyek
perjanjiannya berupa tanah, perizinan dan pene-
tapannya, pengendalian dan pemberian wewenang

223