Page 261 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 261
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
masi Pencadangan Tanah, Izin Lokasi dan Pembebasan
Hak atas tanah dan Pendaftarannya untuk Kawasan Indus-
tri; g). Keputusan Kepala BPN No. 21 tahun 1989 tentang
Perubahan Hak Pakai menjadi Hak Milik atas tanah-tanah
yang telah diberikan kepada para Transmigran, dan masih
banyak lagi peraturan yang terbit tidak lama setelah lahir-
nya BPN. Jika dicermati beberapa peraturan tersebut
semua berbicara persoalan administrasi pertanahan dalam
kerangka mendukung Catur Tertib Pertanahan.
Dari beberapa kebijakan yang dilahirkan pasca beru-
bahnya bentuk kelembagaan agraria, dapat dilihat bahwa
BPN segera melaksanakan kewenangan yang diberikan
untuk melakukan percepatan dalam pelaksanaan pengad-
ministrasian pertanahan utamanya untuk penyediaan
tanah untuk industri dan investasi. Fokus tersebut men-
jadi upaya yang terus dilakukan oleh BPN dalam kerangka
membantu kelancaran pembangunan yang membutuh-
kan tanah dalam skala luas. Di bidang perkebunan juga
dilakukan hal yang sama, fasilitasi pembangunan perke-
bunan sekala luas didukung penuh oleh pemerintah.
B. Penyediaan Tanah untuk Industri dan Investasi
Masa pemerintahan Orde Baru menunjukan kese-
riusannya dalam mengejar pertumbuhan ekonomi yakni
dengan membuka peluang sebesar-besarnya untuk inves-
tasi. Peluang investasi yang dikejar tidak hanya investasi
oleh investor dalam negeri saja, namun juga investor asing.
Sebelumnya, pasca tragedi peristiwa 1965, pemerintah
telah menerbitkan UU No. 1 tahun 1967 tentang Pena-
225
