Page 265 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

industri. Keputusan ini terbit dilatarbelakangi oleh
adanya upaya pemerintah untuk menarik investor.
Dengan adanya HGU parsial memungkinkan pengu-
saha kawasan industri segera menyiapkan tanah yang
telah dibebaskan tersebut sebagai lokasi siap bangun/
siap pakai. Aturan ini juga disusun dalam rangka me-
narik para investor pengusaha industri yang belum
berlokasi di dalam kawasan, sehingga diperlukan
pengaturan pula mengenai penerbitan sertifikat HGB
induk parsial dan pemecahannya;
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 1
Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemberian Perpanjangan
dan Pembaharuan Hak Guna Bangunan dalam Ka-
wasan-kawasan Tertentu di Provinsi Riau. Permen ini
merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah
No. 40 Tahun 1993 tentang Pemberian Hak Guna

Bangunan atas Tanah dalam Kawasan Kawasan Ter-
tentu di Provinsi Riau. Peraturan ini ditujukan untuk
menunjang proyek pembangunan Provinsi Riau
terutama dalam rangka kerja sama ekonomi dengan
Pemerintah Singapura. Oleh karenanya dipandang
perlu memberikan kemudahan kepada badan-badan
usaha yang ada. Dengan peraturan ini badan-badan
usaha yang akan menanamkan modalnya di dalam
kawasan-kawasan tertentu di Provinsi Riau diberikan
kemudahan berupa jaminan perpanjangan dan pem-
baharuan jangka waktu berlakunya Hak Guna
Bangunan, termasuk kepastian mengenai besarnya
biaya penyelesaian haknya;

229