Page 260 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

pembuatan surat perjanjiannya serta pengelolaan ad-
ministrasi ketatausahaannya.
4. Melaksanakan kegiataan pengukuran, pemetaan dalam
rangka pemutakhiran data serta penentuan fisik tanah
untuk dukungan penguatan di dalam pembukuan,
pendaftaran, pemeliharaan dan pengeluaran alat pem-
buktian yang kuat.

5. Melaksanakan pembangunan administrasi perta-
nahan.
Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya,
segera setelah BPN dibentuk, lahirlah aturan dan kebi-
jakan pertanahan untuk mendukung peran BPN sebagai
pengadministrasi pertanahan, di antaranya: a). Peraturan
Kepala BPN No. 1 tahun 1988 tentang penyesuaian sertifi-
kat lama dalam rangka penyelenggaraan tugas BPN. Terbit-
nya peraturan ini merupakan keniscayaan, karena peru-
bahan nomenklatur tentunya akan berdampak pada
penyesuaian produk yang dihasilkan; b). Peraturan Kepala
BPN No. 3 Tahun 1989 tentang Tata Cara Pembuatan Surat
Ukur di Luar Desa Lengkap; c). Peraturan Kepala BPN
No. 4 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembu-
atan Buku Tanah serta Penerbitan Sertipikat Hak Milik
atas Satuan Rumah Susun; d). Peraturan Kepala BPN No.
5 Tahun 1989 tentang Kewenangan Penandatanganan
Buku Tanah dan Sertifikat; e). Keputusan Kepala BPN
No. 18 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemberian
Hak Atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Kawasan
Industri; f). Keputusan Kepala BPN No. 19 Tahun 1989
tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Konfir-

224