Page 256 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

dapat bersifat politis dan mencerminkan konsep sosial
tentang masyarakat, hak, dan objek tanah yang berkenaan
dengan penguasaan tanah, pasar tanah, pajak tanah,
pengendalian penggunaan tanah, pengembangan tanah,
dan pengelolaan lingkungan (Enemark, 2009).
Sebagai pedoman dalam melaksanakan administrasi
pertanahan, BPN berpegang pada Catur Tertib Pertanahan
yang tertuang di dalam Keppres No. 7 Tahun 1979 dan
merupakan pedoman yang sudah dipegang sejak zaman
lembaga ini masih di bawah Direktorat Jenderal Agraria.
Pada dasarnya catur tertib pertanahan mengatur agar
upaya pembangunan dan kebijakan pemerintahan yang
bersinggungan dengan urusan pertanahan memperha-
tikan empat aspek administrasi pertanahan, yakni:

1. Tertib Hukum Pertanahan
Tertib hukum pertanahan adalah upaya untuk me-
numbuhkan kepastian hukum pertanahan sebagai
perlindungan terhadap hak-hak atas tanah dan peng-
gunaannya, agar tercipta ketentraman masyarakat dan
mendorong pembangunan. Dari aspek tertib hukum
pertanahan, kondisi yang diharapkan adalah:

a. Seluruh perangkat peraturan perundang-un-
dangan di bidang pertanahan telah tersusun secara
lengkap dan komprehensif.
b. Semua peraturan perundang-undangan di bidang
pertanahan telah diterapkan pelaksanaannya secara
efektif.

c. Semua pihak yang menguasai dan/atau menggu-

220