Page 255 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

katkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen
dengan nama Badan Pertanahan Nasional (BPN).
BPN memiliki tugas untuk mengelola dan mengem-
bangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan UUPA
maupun peraturan perundang-undangan lain yang meli-
puti pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan
tanah, pengurusan hak-hak tanah, pengukuran dan pen-
daftaran tanah, dan lain-lain yang berkaitan dengan
masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh presiden (Keppres No. 26 Tahun 1988
Pasal 2). Dengan kata lain pada tahun 1988, BPN berfokus
pada administrasi pertanahan dalam mendukung pem-
bangunan nasional. Dengan dasar keppres tersebutlah
lembaga negara yang mengurus pertanahan diberikan
kekuasaan dan kewenangan lebih dalam mengelola per-
masalahan pertanahan, dibanding saat lembaga ini berada
di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri.
Administrasi Pertanahan merupakan suatu usaha dan
manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan
kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan, dengan
mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
(Murad, 2013) Sistem administrasi pertanahan pada prin-
sipnya menunjukan hubungan sosial antara masyarakat
dan tanah yang diakui secara hukum. Sistem administrasi

ini bertujuan untuk memfasilitasi implementasi kebijakan
pertanahan dalam konteks pengelolaan pertanahan nasio-
nal. Penyelenggaraan administrasi pertanahan tidak hanya
fokus pada proses teknis dan administratif saja, melainkan

219