Page 250 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

bangun sistem administrasi pertanahannya. Proyek ini
dikerjakan secara bersama antara Pemerintah Kerajaan
Thailand, Bank Dunia, Pemerintah Australia yang menye-
diakan dana dan personel, dan dengan Badan Pem-
bangunan Internasional Australia (AusAID) yang mema-
sok bantuan teknis dan program pelatihan ke Departemen
Pertanahan Thailand. Menurut Rattanabirabongse et al.
(1998), setelah beberapa tahun dijalankan proyek land ti-
tling tersebut, Thailand dianggap sangat sukses dan mem-
buat Bank Dunia memuji kinerja yang dilakukan oleh
Thailand.
Indonesia dengan PRONA-nya tetap berjalan, walau
lambat namun tetap menjadi program andalan Dirjen
Agraria. Hal ini juga menandai bahwa, persoalan hak atas
tanah saat itu menjadi isu utama karena pertumbuhan
ekonomi menuntut perubahan kebijakan dalam pem-

bangunan. Setelah sekian tahun Indonesia bertumpu
pada pembangunan secara mandiri dan hanya sedikit
melibatkan pihak swasta, tahun 1980-an adalah periode
kran ekonomi pasar dibuka lebar. Artinya tanah menjadi
persoalan krusial di dalam akses ekonomi pasar, sehingga
kebijakan sertifikasi tanah dianggap kebijakan yang tepat.
Dan benar demikian, Indonesia kemudian menjadi salah
satu negara dengan tujuan investasi bagi negara-negara
maju untuk membangun industri yang membutuhkan
banyak infrastruktur dan tanah, dan pembukaan perke-
bunan skala besar secara masif. Periode 1980-an dianggap
sebagai periode investasi adalah segalanya bagi Orde Baru
karena ingin membangun mimpi-mimpinya yang didu-

214