Page 248 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

Tertib Pertanahan sebagaimana ditegaskan dalam Repelita
III, pemerintah bertekad untuk melaksanakan program
pensertif ikatan tanah secara massal, demi tercapainya
jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan pemilikan
tanah yang kuat; selain PRONA juga difokuskan pada
program penyelesaian sengketa tanah dengan tujuan
untuk memberikan ketentraman bagi penguasaan dan
pemilikan tanah; dan untuk mengurangi kerawanan di
bidang pertanahan”, maka PRONA merupakan jawaban
untuk mencapai tujuan tersebut. Selain perintah UUPA,
semua tanah harus didaftarkan juga pertimbangan sejak
1960 Indonesia belum pernah menggalakkan secara nasio-
nal program sertifikasi, sehingga butuh gerakan menuju
ke arah tersebut agar tercipta tertib administrasi perta-
nahan. Ujungnya, kejelasan hak atas tanah akan mengu-
rangi konflik tanah antar sesama warga masyarakat.

PRONA dalam prosesnya dilakukan secara massal dan
pelaksanaannya dilakukan secara terpadu. Subjek yang
menjadi sasaran adalah masyarakat golongan tidak
mampu. PRONA juga menyasar penyelesaian sengketa
konflik yang bersifat strategis. Dalam diktum penjelasan-
nya, pemerintah menyampaikan bahwa kegiatan PRONA
dilakukan di seluruh kabupaten/kotamadya seluruh In-
donesia dengan model penetapan secara berkelompok.
Tentu saja tidak menyasar semua desa di berbagai wilayah
Indonesia, hanya setiap kabupaten/kota diadakan PRONA.
Proyek besar ini melibatkan banyak pihak, di antaranya
pihak kecamatan/camat, kepala desa, dan juga melibatkan
tokoh masyarakat/agamawan setempat untuk melan-

212