Page 243 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 243
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
lam PP tersebut, terdapat penjelasan dua jenis transmig-
rasi: Transmigrasi umum (pelaksanaan transmigrasi yang
dibiayai pemerintah) dan Transmigrasi swakarsa (spon-
tan) yaitu (transmigrasi yang dibiayai sendiri oleh para
transmigran atau pihak lain).
Masuk Pelita II (1974-1979), fokus transmigrasi pada
periode ini bukan sekadar perpindahan penduduk, me-
lainkan dikaitkannya program pembangunan daerah dan
pembangunan sektor lain. Salah satu program yang
dikenal pada periode itu yakni Pola Sitiung . Dalam Pola
10
ini, Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi
menyediakan rumah-rumah untuk para transmigran.
Oleh karena itu, para transmigran tidak perlu mem-
bangun rumah sendiri di destinasi transmigrasi mereka.
Pola Sitiung kemudian menjadi model yang melahirkan
koordinasi antarinstansi. Dalam membangun transmig-
rasi, urusan pendidikan dipegang oleh Departemen Pen-
didikan dan Kebudayaan, Kegiatan pembukaan hutan,
pembangunan prasarana jalan, jembatan, dan irigasi,
dikerjakan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Kemu-
dian, untuk urusan lainnya dipegang oleh Dirjen Agraria
dalam hal penyediaan lahan hingga penerbitan sertifikat
hak.
Pada Pelita III-IV (1979-1989), kebijaksanaan trans-
migrasi berada dalam satu lembaga, yaitu Departemen
10 Sitiung merupakan nama sebuah kecamatan, Kecamatan Sitiung,
Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Di kecamatan ini
dibangun sistem dan model yang kemudian dikembangkan untuk
transmiograsi di wilayah lain, sehingga dikenal dengan pola Sitiung.
207
