Page 239 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

dalam catatan sejarah, transmigrasi sudah pernah dilaku-
kan sejak masa kolonial dan periode 1950an oleh Sukarno,
misalnya sejak dicanangkan oleh Sukarno 1947-1953,
Sukarno berhasil menjalankan transmigrasi dengan
memindahkan sejumlah 40 ribu orang ke Sumatera
Selatan (Levang, 2003).
Program transmigrasi Orde Baru kemudian dilaku-
kan secara bertahap mulai tahun 1969 dan kemudian men-
jadi program utama pemerintah dalam Repelita I dan
Repelita seterusnya pada masa Orde Baru (Dewi, 2015;
Legiani et al., 2018). Sejak tahun 1972 dikeluarkannya UU
No. 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Transmigrasi yang isinya menjelaskan secara detail moti-
vasi dan tujuan transmigrasi. Keluarnya UU tersebut seka-
ligus mengakhiri ketidakjelasan kelembagaan transmigrasi
yang selama ini ada, karena berpindah dari satu kemen-

terian ke kementerian lain, akibat ketiadaannya UU yang
menaunginya. Sebelum muncul UU No. 3/1972, transmig-
rasi di bawah Kementerian Transmigrasi dan Koperasi
kemudian pada tahun 1973 kembali berubah menjadi Ke-
menterian Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi. Sam-
pai periode Kabinet Pembangunan Soeharto ke VII,
Kementerian Transmigrasi selalu muncul dalam nomen-
klatur kabinet pemerintah Soeharto.
Pada periode akhir 1960an, banyak pihak menyebut,
sejak tahun 1968 kebijakan landreform mulai surut dan
lebih pada pekerjaan administratif. Dirjen Agraria juga
lebih banyak menyelesaikan persoalan sisa redis masa lalu,
ganti rugi, dan penataan tanah yang belum selesai periode

203