Page 235 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

luarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun
1970 tentang Penyelesaian Konversi Hak-Hak Barat Men-
jadi Hak Guna Bangunan Dan Hak Guna Usaha, lalu
dilanjutkan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. Sk.59/DDA/Tahun 1970 tentang
Penyederhanaan Peraturan Perizinan Pemindahan Hak
Atas Tanah, juga Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
SK. 53/DDA/1970 tentang Perpanjangan Waktu Penye-
lesaian Konversi Hak-Hak Barat menjadi HGB dan HGU.
Kesibukan Dirjen Agraria dalam menyelesaikan persoalan
konversi hak-hak Barat menjadi prioritas, karena targetnya
sampai tahun 1980 harus selesai semua terkait hak-hak
Barat. Harapannya setelah agenda tersebut, Kantor Agra-
ria tidak lagi berkutat dengan persoalan yang sudah ber-
langsung puluhan tahun dan belum selesai. Sebagai
pamungkas, pada tahun 1979 dikeluarkan Keppres untuk
menyelesaikan hak-hak Barat dengan Keputusan Presiden
Republik Indonesia No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-
Pokok Kebijaksanaan dalam Rangka Pemberian Hak Baru
Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, kemudian di-
perinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3
Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai
Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal
Konversi Hak-Hak Barat. Dirjen Agraria menghendaki
persoalan Hak Barat bisa diselesaikan dan Keppres di atas
mampu menyelesaikan tinggalan atau sisa-sisa persoalan
lama yang menjadi beban bagi Dirjen Agraria. Berbagai
peraturan yang dikeluarkan tersebut harapannya men-
dorong aparat dan masyarakat yang berkepentingan

199