Page 237 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 237
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
dan kampanye dari program Dirjen Agraria yang dibung-
kus dengan kesan menarik, sehingga diharapkan upaya
tersebut membuahkan hasil yang baik bagi kelembagaan
agraria dan tentu saja para aparat agraria dalam menja-
lankan pekerjaan hariannya jauh lebih tertib dan sesuai
dengan aturan hukum yang ada. Tujuan akhirnya agar
tercipta hukum yang adil, administrasi yang efektif dan
lancar untuk mendukung pelayanan masyarakat. Peman-
faatan tanah harus sesuai dengan kemampuan tanah, dan
lingkungan hidup harus dijaga oleh semua pihak agar tidak
mudah terjadi kerusakan. Sebuah upaya yang ideal untuk
menjaga ketertiban dan keadilan bagi semua pihak di bi-
dang agraria, walaupun praktiknya tidak selalu demikian.
2. Transmigrasi menjadi Proyek Landreform
ala Orde Baru
Satu-satunya persoalan penting yang banyak diker-
jakan oleh Dirjen Agraria namun tidak banyak mendapat
porsi pembahasan dalam kelembagaan agraria adalah
persoalan transmigrasi. Sejak 1970, pemerintah Orde Baru
melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan kebijakan
transmigrasi secara masif, namun karena transmigrasi
merupakan kedirjenan tersendiri, tidak lagi bergabung
dengan Agraria, sehingga tidak menjadi fokus kelemba-
gaan agraria. Akan tetapi sesungguhnya, program tran-
smigrasi telah banyak menyita perhatian Dirjen Agraria,
karena selain masih dalam satu naungan kementerian
sebelum berpindah ke kementerian lain, Dirjen Agraria
juga mengelola dan menyelesaikan persoalan administrasi
201
